Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan

Kartu Jamkesmas akan didistribusikan ke 76,4 juta warga miskin

JAKARTA: Kartu peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) akan didistribusikan kepada sekitar 76,4 juta warga miskin dan hampir miskin yang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan gratis di sarana pelayanan kesehatan rujukan Jamkesmas. “Distribusi kartu dilakukan bekerjasama dengan pemerintah daerah, akhir Agustus ditargetkan selesai,” kata Direktur Operasional PT Asuransi Kesehatan (Askes) Umbu M. Marisi di Jakarta, Rabu, dalam acara sosialisasi pelaksanaan Jamkesmas bagi kepala daerah, kepala dinas kesehatan dan direktur rumah sakit di seluruh Indonesia.

Setelah semua peserta mendapatkan Kartu Jamkesmas, ia melanjutkan, maka secara otomatis masyakat miskin tidak lagi diperbolehkan menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis di rumah sakit, Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan yang lain. “Kalau Kartu Jamkesmas sudah dibagikan semua otomatis SKTM tidak berlaku lagi tapi penghentian pemberlakuan SKTM akan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan,” katanya. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan pendataan ulang peserta Jamkesmas di seluruh Indonesia. “Saat ini tinggal 19 dari 471 kabupaten/kota yang belum menyerahkan SK mengenai data lengkap peserta Jamkesmas ke PT Askes,” katanya. Umbu M. Marisi mengatakan, pihaknya menargetkan pada Juni 2008 semua kabupaten/kota sudah menyerahkan Surat Keputusan (SK) bupati/walikota tentang daftar peserta Jamkesmas sehingga kartu baru bisa segera dicetak dan didistribusikan. “Kami terus melakukan pendekatan kepada pemerintah daerah yang belum menyerahkan SK supaya segera mengeluarkan SK dan menyerahkannya kepada PT Askes, Juni semua harus sudah ada datanya,” katanya. Beberapa kalangan menyatakan ragu PT Askes bisa mendistribusikan kartu peserta Jamkesmas sesuai target yang ditetapkan karena sebelumnya, dalam tiga tahun pelaksanaan Askeskin, pencetakan dan distribusi kartu tidak tuntas diselesaikan. “Kalau dulu saja tiga tahun belum selesai, apakah mungkin tahun ini bisa diselesaikan hanya dalam waktu delapan bulan,” kata dr. Sasongko dari Rumah Sakit Umum Daerah Magelang, Jawa Tengah. Menanggapi pertanyaan itu Umbu Marisi mengatakan bahwa sebelumnya ada masalah dalam pencetakan dan distribusi kartu peserta Askeskin karena jumlah dan data penduduk miskin yang diterima PT Askes selalu berubah. “Tapi saat ini kita hanya menerima data yang dikeluarkan melalui SK bupati/walikota, sesuai dengan surat edaran Menteri Kesehatan,” katanya serta menambahkan pihaknya optimistis bisa menyelesaikan distribusi kartu Jamkesmas sesuai target. Sejak awal 2008, pemerintah menerapkan mekanisme baru dalam penyelenggaraan program Askeskin dan mengganti nama program itu menjadi Jamkesmas. Dalam mekanisme yang baru, PT Askes tidak lagi ditugasi melakukan pengelolaan keuangan program dan hanya dibebani tugas mengelola kepesertaan, praverifikasi peserta dan pelayanan program. Kegiatan verifikasi yang meliputi verifikasi pelayanan, keuangan dan administrasi akan dilakukan oleh tenaga verifikator independen yang direkrut oleh pemerintah melalui Dinas Kesehatan di daerah. Sementara dana program disalurkan langsung dari kas negara ke rekening rumah sakit melalui bank yang ditunjuk pemerintah yakni Bank BRI. (dj)

Aplikasi Jamkesmas

Opini

Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)


drg. Usman Sumantri, MSc Kepala Pusat PJK,  sedang  mensosialisasikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang akan di implementasikan 1 Januari 2014 pada dekan dan mahasiswa di Jakarta     Read more

Oleh: , 20 Agt 2013.

BPJS Akan Kelola Jamkesmas


Kendati belum ada ketok palu dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pemerintah sudah berancang-ancang menyiapkan program jaminan sosial yang akan dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Rencananya pada tahap awal pemerintah akan mengalihkan program jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) yang saat ini dijalankan Kementerian Kesehatan kepada BPJS.   Read more

Oleh: , 14 Agt 2011.

Perlu Dukungan Kepala Desa dan Lurah Untuk Mencapai Keberhasilan Program Kesehat


Meskipun akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan semakin membaik, tetapi berdasarkan hasil Riskesdas 2010, masih ditemukan disparitas derajat kesehatan antar wilayah, antar kelompok masyarakat, dan antar tingkat sosial ekonomi. Demikian sambutan Menkes yang dibacakan Direktur Jenderal Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Dr. dr. H. Slamet Riyadi Yuwono, DTM&H, MARS, M.Kes saat mener...   Read more

Oleh: , 14 Agt 2011.

Pengaturan Jamkesda Batal Dijalankan


JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kesehatan batal memberlakukan peraturan untuk menyelaraskan penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah karena Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan tidak menyetujui penerapan aturan tersebut.   Read more

Oleh: , 14 Des 2010.

Poling

Menurut anda, dengan penggunaan software INA DRG, apakah masih ada penyimpangan klaim?




Results

Produk Peraturan

Surat Edaran Menteri Kesehatan Tentang Penggunaan Database Kepesertaan Program Jamkesmas

Lihat semua Surat Edaran

Agenda

April 2014
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Tamu Online

We have 471 guests online

Statistik Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini9057
mod_vvisit_counterKemarin12964
mod_vvisit_counterMinggu ini33168
mod_vvisit_counterMinggu Kemarin70568
mod_vvisit_counterBulan ini249381
mod_vvisit_counterBulan Kemarin591301
mod_vvisit_counterKeseluruhan8362475