Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan

Tentang SJSN

Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial ( Social Security ), sebagaimana pertama kali dirintis oleh Otto von Bismarck ( 1883 ), sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat, dewasa ini telah berkembang diseluruh dunia dengan berbagai modifikasi, sesuai dengan keadaan , kebutuhan dan bahkan sistem politik dan ekonomi di setiap Negara.

Prinsip – prinsip yang menjadi ciri program jaminan sosial.
Pertama, bahwa program jaminan sosial itu tumbuh dan berkembang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi sebuah Negara.
Kedua, ada peran peserta untuk ikut membiayai program jaminan sosial, melalui mekanisme asuransi , baik sosial / komersial atau tabungan.
Ketiga, dimulai dari kelompok formal, non – formal dan baru kelompok masyarakat mandiri
Keempat, kepesertaan yang bersifat wajib, sehingga hukum “ the law of large numbers cepat terpenuhi,
Kelima, peran Negara yang besar
Keenam bersifat “ not for profit” dan ketujuh , ternyata merupakan instrumen mobilisasi dana masyarakat yang besar, sehingga mampu membentuk tabungan nasional yang juga besar, sehingga memberi dampak ekonomi/ pembangunan pada umumnya. Sistem Jaminan Sosial Sosial merupakan “ engine of development”., mesinnya pembangunan sebuah bangsa.

Peran Negara, tidak hanya dalam bentuk regulasi, tetapi juga sebagai penyelenggara, pemberi kerja yang harus ikut membayar iuran, dan bahkan juga sebagai penanggung – jawab kelangsungan hidup program jaminan sosial, termasuk memberi subsidi, apabila diperlukan. Bagi masyarakat yang tidak mampu membayar iuran program jaminan sosial, negara dapat menyelenggarakan program bantuan sosial ( social assistance ) atau pelayanan sosial ( social services ), yang penyelengaraannya dapat “ dititipkan” pada penyelenggaraan program Jaminan Sosial.

Program Jaminan Sosial, sebenarnya juga sudah dikenal di Indonesia, sebagaimana telah diselenggarakan oleh PT Askes Indonesia, PT Taspen, PT Jamsostek dan PT Asabri. Namun, baik dilihat dari jumlah kepesertaan, jenis program maupun kualitas manfaat, serta prinsip – prinsip penyelenggaraan dan regulasi ternyata memerlukan penyempurnaan. Peserta program jaminan sosial di Indonesia, dibanding dengan Negara lainnya, masih terlalu sedikit ( sekitar 20% ). Manfaat yang diperoleh peserta juga masih sangat terbatas. Prinsip / Sistem penyelenggaraan juga bervariasi, sehingga menimbulkan ketidak adilan sosial. Karena itu diperlukan UU baru yang diharapkan dapat memayungi segenap penyelenggaraan program jaminan sosial, meningkatkan jumlah peserta, meningkatkan manfaat serta lebih berkeadilaan. yang kemudian dikenal sebagai UU tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. UU No 40/2004.

Secara garis besar, UU No 40/2004, dirancang untuk:
1. Memenuhi amanat UUD 1945, khususnya pasal 34 ayat 2 “ Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”
2. Meningkatkan jumlah peserta program jaminan sosial di Indonesia. Hal ini disebabkan, oleh karena sejauh ini, peserta program jaminan sosial di Indonesia masih sangat rendah.
3. Meningkatkan cakupan manfaat / benefit yang dapat dinikmati oleh peserta program jaminan sosial. Hal ini disebabkan, oleh karena manfaat program jaminan sosial belum dapat sepenuhnya dinikmati oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Bagi Pegawai Negeri Sipil belum meliputi program Jaminan Kecelakaan Kerja, sementara bagi kelompok pekerja formal swasta, belum memiliki program jaminan kesehatan dan jaminan pensiun.
4. Meningkatkan kualitas manfaat yang dapat dinikmati oleh peserta program jaminan sosial, agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.
5. Terselenggaranya keadilan sosial dalam penyelenggaraan program jaminan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan pengembangan SJSN, diharapkan terselenggara penyelenggaraan program jaminan sosial secara terpadu, sinchron, melalui pendekatan sistem yang berlaku bagi semua penduduk Indonesia.
6. Terselenggaranya prinsip – prinsip penyelenggaraan program jaminan sosial sesuai dengan prinsip – prinsip universal yang dikenal, misalnya prinsip kegotong – royongan, kepesertaan bersifat wajib, nirlaba , transparan, pruden dan akuntabel
7. Dilaksanakan secara bertahap, baik dari aspek jenis program maupun kepesertaan dengan memperhatikan kelayakan program. Dengan mengantisipasi implementasi SJSN sesuai dengan UU N0 40/2004, sedikitnya diperlukan waktu 20 sampai 25 tahun untuk dapat mencakup seluruh rakyat Indonesia. Hal ini, antara lain disebabkan oleh karena diperlukan tenggang waktu 15 tahun untuk menjamin terselenggaranya program jaminan pensiun bagi pekerja formal.

Badan penyelenggara program jaminan sosial dalam UU no 40/2005 adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang sudah ada ( PT Jamsostek, PT Askes, PT Taspen dan PT Asabri ) dengan tidak menutup kemungkinan pembentukan Badan Penyelenggara lain, yang dibentuk dengan UU. Hal ini diperlukan untuk dapat menjamin kelangsungan hidup program . Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang sudah ada, diwajibkan menyesuaikan diri dengan UU No 40/2004 dalam waktu 5 ( lima ) tahun setelah diberlakukannya UU ini . Antara lain, menjadi lembaga yang “ not for profit”, secara bertahap penyelengaraannya menyesuaikan diri sesuai dengan ketentuan dalam UU No 40/2004, khususnya yang terkait dengan besaran iuran dan manfaat, sistem pendanaan, dan mekanisme pemberian pelayananan / manfaat, khususnya dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan.

Selanjutnya dikatakan, bahwa Presiden menetapkan kebijakan umum dan sinchronisasi penyelenggaraan program Jaminan Sosial. Untuk itu, Presiden dibantu oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Persiden.
Tugas Dewan Jaminan Sosial Nasional adalah melakukan kajian, penelitian , mengusulkan kebijakan investasi, mengusulkan anggaran bagi peserta “penerima bantuan iuran” serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program jaminan sosial.

Produk Peraturan

Surat Edaran Menteri Kesehatan Tentang Penggunaan Database Kepesertaan Program Jamkesmas

Lihat semua Surat Edaran

Agenda

October 2014
S M T W T F S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Tamu Online

We have 397 guests and 6 members online

Statistik Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini6287
mod_vvisit_counterKemarin12792
mod_vvisit_counterMinggu ini75738
mod_vvisit_counterMinggu Kemarin117720
mod_vvisit_counterBulan ini430847
mod_vvisit_counterBulan Kemarin169205
mod_vvisit_counterKeseluruhan10897169