Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan

Sosialisasi Program Jamkesmas

JAKARTA - Sosialisasi mengenai program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang baru dicanangkan pekan lalu oleh Menteri Kesehatan masih belum dapat optimal. Hal ini menyebabkan banyak rumah sakit penyedia layanan kesehatan rakyat belum mendapat informasi yang utuh bagaimana melaksanakan program tersebut.

Kepala Pusat Komunikasi Publik Depkes, Lily S Sulistyowati, Selasa (11/3), di Jakarta, mengakui, saat ini informasi program Jamkesmas masih simpang-siur, sehingga membingungkan jajaran rumah sakit. Terkait hal itu, pedoman pelaksanaan Jamkesmas yang telah s elesai direvisi mulai didistribusikan ke berbagai rumah sakit. Sementara itu, Ketua Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan, Sri Astuti meminta agar jajaran rumah sakit tetap melayani kesehatan rakyat miskin meski program Asuransi Kesehatan untuk rakyat miskin berganti jadi Jamkesmas. "Mekanisme pelayanan kesehatan untuk rakyat miskin tidak banyak berubah," ujarnya.

Bedanya, kini dana Jamkesmas langsung ditransfer dari kantor pusat kas negara ke rekening tiap RS. Sedangkan pada program Askeskin, dananya dikirim dari kantor kas negara ke rumah sakit melalui PT Askes. "Karena birokrasinya lebih panjang, dari kantor pusat Askes ke kantor regional, terjadi keterlambatan pembayaran," kata Sri Astuti.

Sebagaimana diberitakan Kompas, sejak tahun 2008 ini nama program Asuransi Kesehatan untuk Rakyat Miskin berubah menjadi Jaminan Kesehatan Masyarakat. Anggaran untuk program jaminan untuk tahun 2008 disiapkan Rp 4,6 triliun untuk 76,4 juta masyarakat miskin dan hampir miskin.  

Perubahan mendasar dari sistem Askeskin ke Jamkesmas antara lain dana langsung disalurkan kepada pemberi pelayanan kesehatan. Prosesnya adalah dari kas negara ke puskesmas dan jaringannya lewat PT Pos Indonesia atau langsung ke rekening bank rumah sakit.

Rencananya, mulai Juli hingga Desember 2008 akan diberlakukan tarif paket pelayanan dan pelaksana verifikasi di setiap rumah sakit. Untuk satu kabupaten/kota disiapkan tujuh tim verifikator (satu tim tiga verifikator) independen. Total disiapkan 2.664 verifikator untuk melakukan verifi kasi administratif, keuangan, dan medik.

Selain itu, Depkes akan membentuk tim pengelola dan tim koordinasi di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Sedangkan PT Askes diserahi pengurusan manajemen kepesertaan. "Jadi, tugas PT Askes antara lain mendata kepesertaan Jamkesmas serta membuat kartu peserta Jamkesmas," tambah Lily.