Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan

BPJS Akan Kelola Jamkesmas

Kendati belum ada ketok palu dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pemerintah sudah berancang-ancang menyiapkan program jaminan sosial yang akan dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Rencananya pada tahap awal pemerintah akan mengalihkan program jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) yang saat ini dijalankan Kementerian Kesehatan kepada BPJS.

Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono bilang, sebelum mengelola jaminan sosial lain, pada tahap awal BPJS akan mengelola program Jamkesmas terlebih dulu. Kelak, setelah Rancangan Undang-Undang (RUU) BPJS rampung, pemerintah akan menyiapkan skema pembayaran iuran untuk pelayanan Jamkesmas. "Nanti akan ada peraturan pemerintah (PP) yang mengatur program Jamkesmas oleh BPJS, termasuk soal iuran maupun subsidi pemerintah," kata Agung, Rabu (1/6).

Selain itu, penyelenggaraan Jamkesmas nanti akan mengacu pada nomor induk kependudukan (NIK). Pemerintah memakai NIK guna menentukan kelompok masyarakat yang harus mendapat subsidi dan mereka yang mesti membayar iuran pelayanan Jamkesmas.

Agung menegaskan, masyarakat miskin tetap mendapat subsidi pemerintahsehingga tak perlu membayar iuran Jamkesmas.Adapun mereka yang memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap akan dikenakan iuran.

Pemutakhiran NIK saat ini sedang diproses Kementerian Dalam Negeri dan mulai bergulir tahun ini.

Agung optimistis RUU BPJS bisa segera rampung. Sebab, pemerintah dan DPR telah menyepakati beberapa materi penting dalam pembahasan RUU BPJS. "Misal soal bentuk badan hukum BPJS yakni badan hukum publik," tutur Agung.

Tapi memang ada beberapa masalah yang masih belum ada titik temu. Ambil contoh, soal iuran dan kepesertaan BPJS. DPR menginginkan pengaturan kepesertaan dan iuran harus tercantum dalam salah satu bab di RUU BPJS, agar menjadi rujukan bagi BPJS.

Adapun pemerintah menilai kepesertaan dan iuran BPJS tak masuk dalam materi RUU, karena tidak terkait langsung dengan tata kelola dari BPJS. Lagi pula masalah tersebut sudah diatur dalam UU Sistem Jaminan Sosial Nasional. (kontan)

Sumber : www.wartakota.co.id

Comments  

 
+1 #9 romdoni46 2013-12-14 01:37
terimakasih atas semua informasinya

Gemscool
Quote
 
 
+1 #8 fazi 2013-08-18 23:37
Terimakasih informasinya
Quote
 
 
0 #7 fazi 2013-08-18 23:36
Terimakasih informasinya :-)

Harga Hp Terbaru
Quote
 
 
-1 #6 diki bos kulit 2013-02-17 18:01
terima kasih atas informasi nya

Jaket kulit
Jaket kulit garut
Quote
 
 
-1 #5 Ardi Wijaya 2013-02-14 13:01
benarkah itu kan terjadi???

lamaran kerja dan juga kata gokil
Quote
 
 
-2 #4 zuddin 2013-01-26 07:19
Semoga ditemukan program yang lebih baik....

Ekiosku.com jual beli online aman menyenangkan
Quote
 
 
-2 #3 sahawe 2012-12-10 01:00
semoga terkelola dengan baik gemscool download idm
Quote
 
 
-1 #2 chang 2012-11-21 18:04
Dengan adanya pengelolaan dan pengawasan pasti akan lebih lancar. Amin
Fortuner SUV Terbaik
Quote
 
 
+1 #1 63news 2012-10-28 05:59
program ini sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat.. semoga terlaksana dengan baik



kata mutiara : gadget : kata bijak
Quote
 

Add comment


Security code
Refresh

Produk Peraturan

Surat Edaran Menteri Kesehatan Tentang Penggunaan Database Kepesertaan Program Jamkesmas

Lihat semua Surat Edaran

Agenda

April 2014
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Tamu Online

We have 328 guests online

Statistik Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini10142
mod_vvisit_counterKemarin9386
mod_vvisit_counterMinggu ini10142
mod_vvisit_counterMinggu Kemarin70568
mod_vvisit_counterBulan ini226355
mod_vvisit_counterBulan Kemarin591301
mod_vvisit_counterKeseluruhan8339449