Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan

Opini

Artikel, Opini, dan berita lain
Category >> Opini

Media Roadshow dan temu media Makassar

Posted by: admin

Tagged in: Untagged 

Kepala Dinas Makassar yang diwakili Kepala Bidang PSDK, Kadivre IX Makassar dr. Feri Aulia MM, AAAK, Kepala Pusat Komunikasi Publik Drg. Murti Utami, MPH, Kapus P2JK Dr. Donald Pardede, MPPM, Prof. dr. H Abdul kadir SP. THT ( K ) Ph,D MARS, dan Perwakilan dari TNP2K Regi, sedang melakukan diskusi Tanya jawab temu media di grand clarion Makassar 27-2-2014 Ly

 


Mengapa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dibutuhkan? (1)

Posted by: admin

Tagged in: Untagged 

Dengan bermodalkan seikat sapu lidi kecil yang amat butut dia menjual jasanya, tanpa perjanjian, tanpa kejelasan status, tanpa peduli, dan barangkali cuma peduli pada sejumput harap dan belas kasih pengguna jembatan penyeberangan itu. Sekali lagi saya tak tahu siapa namanya, tapi yang juga saya tahu adalah kedua kakinya telah diamputasi sampai setinggi lutut, sehingga ia berjalan dengan kedua lutut cacat itu.

Secara iseng saya menghitung anak tangga itu.Jumlahnya ada 44 anak tangga. Dari anak tangga terbawah sampai anak tangga yang teratas itu, ia menyapu setiap anak tangga dengan susah payah dan tertatih-tatih karena handicap nya itu. Pada ujung anak tangga yang terakhir itu ia letakkan sebuah kaleng berkarat bekas margarine yang diharapkannya sebagai tempat menaruh recehan. Sebagian orang memberi recehan itu atas imbalan upayanya membuat nyaman pengguna jembatan penyeberangan. Barangkali sebagian orang lain memberikannya karena iba atas penampilan fisiknya.

Saya bertemu dengannya sebanyak tiga kali dalam tiga hari berturut-turut dalam bulan puasa yang terik itu. Pada hari keempat saya melintas di jembatan penyeberangan itu saya tidak melihatnya lagi. Antara iseng dan penasaran saya menanyakannya pada penjual rokok yang mangkal didekat jembatan penyeberangan itu. Jawabannya membuat saya iba. Sore sebelumnya, dalam hujan yang lebat, si penyapu tangga itu terpeleset dari anak tangga tertinggi, berguling-guling dan mendapat luka parah pada bagian kepalanya.Tanpa sempat dibawa ke Rumah Sakit yang ada dekat lokasi itu, beberapa orang yang merubungnya membopongnya ke gubuknya tak jauh dari situ.

Saya tak ingin berandai-andai, tapi peluang untk sembuh, betapapun kecilnya, tentulah ada bila seorang penderita,bagaimanapun parahnya, dapat bersentuhan dengan pelayanan kesehatan. Sesungguhnya tidak ada warganegara kelas dua di republik ini, akan tetapi ketiadaan biaya pengobatan menyebabkan ia dipasrahkan untuk untuk menongsong ajal di gubuknya. Sungguh, saya tidak bermaksud menjual iklan dengan membeli emosi saudara. Saya juga tidak ada niatan sama sekali untuk menjual kepapaan. Barangkali saya terlalu mendramatisir, tapi saya amat percaya bahwa cerita seperti itu, dengan dimensi dan derajat serta lakon yang berbeda terjadi setiap saat di sekitar kita. Intinya, sistim pembiayaan pelayanan kesehatan kita yang masih dilakukan secara langsung dan tunai, seringkali menghambat akses masyarakat teradap pelayanan kesehatan yang mahal.

Keadaan ini secara tidak sadar telah menempatkan pelayanan kesehatan pada suatu tingkat eksklusivitas tertentu. Hal ini sering dinyatakan tidak "fair " karena pelayanan kesehatan seharusnya merupakan hak dasar yang dimiliki setiap individu, bukan menempatkan mereka yang mampu saja yang dapat menjangkau pelayanan kesehatan. Karakteristik kebutuhan pelayanan kesehatan yang "uncertainty" (ketidak pastian) seharusnya bisa menjadi pasti dengan perlindungan sistim jaminan pemeliharaan kesehatan.

Sistim pembiayaan tunai individu yang tidak adil seperti itu tidak dapat dipertahankan karena risiko pembiayaan pelayanan kesehatan pada tingkat tertentu tidak mungkin dapat diatasi oleh rata-rata masyarakat. Itulah sebabnya penggalangan solidaritas sosial kelompok masyarakat melalui sistim penjaminan pemeliharaan kesehatan menjadi kebutuhan, ketika biaya pelayanan kesehatan sudah sampai pada tingkat yang membahayakan akses rat-rata masyarakat.

Dengan cara penjaminan, setiap individu akan membayar biaya pelayanan kesehatannya dalam bentuk premi yang dibayar setiap bulannya. Besaran premi yang diperhitungkan secara cermat sebagai upaya memindahkan resiko sakit kepada bentuk biaya tentu relatif kecil bila dibandingkan biaya pelayanan kesehatan secara insidentil. Juga dalam prinsip asuransi ini merubah ketidak pastian kepada sesuatu yang lebih pasti.

Bentuk kegotong royongan seperti itu, akan membuat akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan menjadi lebih rasional. Kebutuhan pelayanan kesehatan dasar dengan demikian tidak lagi bergantung pada berapa banyak uang yang ada di saku.

Mungkinkah hal itu direalisasikan? Upaya-upaya dan langkah yang sedang dilakukan hari-hari ini pada tingkat pengambilan kebijakan, memberikan harapan akan terwujudnya hal itu.


 

Sambutan selamat datang dan pembukaan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI Pada Kegiatan Penguatan daerah dalam teknis pengelolaan & pemanfaatan dana kapitasi jkn di fasilitas kesehatan tingkat pertama (fktp)
Milik pemerintah daerah di Denpasar Bali 22-24 Mei 2014.

Pada Perubahan Keempat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan Negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat semakin dipertegas yaitu dengan mengembangkan sistem jaminan sosial bagi kesejahteraan seluruh rakyat. Tujuan tersebut diimplementasikan dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan sejak 1 Januari 2014 program tersebut telah diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Program JKN sebagai bagian dari SJSN dilaksanakan dengan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati hatian, akuntabilitas, portabilitas, bersifat wajib, dana amanat dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 tahun 2013 dan PERPRES Nomor 111 tahun 2013 sebagai perubahan atas peraturan presiden nomor 12 tahun 2013 kepesertaan JKN dilaksanakan secara bertahap.
Pada tahap awal peserta JKN adalah peserta PBI, peserta Askes PNS, peserta TNI, POLRI, dan peserta JPK Jamsostek. Dalam perkembangannya, minat masyarakat luas untuk ikut JKN cukup besar. Dalam 3 (tiga) bulan lebih penyelenggaraan JKN perkembangan kepesertaan JKN cukup menggembirakan, sampai saat ini telah tercover sebanyak 119.090.235 peserta pada BPJS Kesehatan.
Dalam hal pembayaran fasilitas kesehatan yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 24 tahun 2011, Perpres 12 tahun 2013 dan Perpres 111 tahun 2013 sebagai perubahan dari Perpres 12 tahun 2013 disebutkan bahwa fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dibayar dengan kapitasi dan dengan cara lain (non kapitasi). Namun demikian disadari dalam 4 (empat) bulan pelaksanaan JKN masih banyak hal hal yang perlu diperbaiki dan dicarikan solusinya. Salah satu diantaranya adalah dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan dana yang telah diterima oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama khususnya pada FKTP milik pemerintah. Dilapangan regulasi yang ada mengharuskan semua dana yang diterima oleh FKTP milik pemerintah terlebih dahuliu harus masuk dulu ke kasda dan baru kemudian dapat digunakan setelah diusulkan dalam dokumen anggaran melalui RKA dan DPA. Proses seperti ini tetntu menjadi hambatan tersendiri bagi FKTP milik pemerintah untuk dapat segera memanfaatkan dana tersebiut untuk memberikan pelayanan kesehatan.
Berkenaan dengan permasalahan tersebut, pemerintah membuat terobosan baru bagi FKTP milik pemerintah daerah dalam hal pengelolaan dana kapitasi JKN yang telah diterima dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden No 32 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Untuk kelancaran implementasi pengelolaan dana JKN sesuai dengan regulasi yang baru perlu didukung dengan adanya penguatan teknis bagi daerah dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan dana JKN yang diterima oleh FKTP milik pemerintah daerah.
Dengan penguatan teknis ini diharapkan adnya percepatan, pemahaman yang sama serta meningkatkan kemampuan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah dalam pengelolaan dana JKN sesuai dengan regulasi yang baru.


Aplikasi Jamkesmas

Opini

Media Roadshow dan temu media Makassar


Kepala Dinas Makassar yang diwakili Kepala Bidang PSDK, Kadivre IX Makassar dr. Feri Aulia MM, AAAK, Kepala Pusat Komunikasi Publik Drg. Murti Utami, MPH, Kapus P2JK Dr. Donald Pardede, MPPM, Prof. dr. H Abdul kadir SP. THT ( K ) Ph,D MARS, dan Perwakilan dari TNP2K Regi, sedang melakukan diskusi Tanya jawab temu media di grand clarion Makassar 27-2-2014 Ly     Read more

Oleh: , 20 Agt 2013.

Mengapa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dibutuhkan? (1)


Saya bertemu dengannya beberapa kali diujung masa hidupnya beberapa tahun yang lalu. Usianya sekitar pertengahan tiga puluhan. Saya tak tahu siapa dia, siapa namanya dan darimana asalnya.Saya juga tak tahu dimana tempat tinggalnya. Yang saya tahu, di bulan puasa di tahun 2001 itu dia bekerja dengan sedikit pamrih, membersihkan setiap anak tangga penyeberangan di depan Pasar Festival, Kuningan-Jaka...   Read more

Oleh: Administrator, 19 Mar 2008.

Penguatan daerah dalam teknis pengelolaan & pemanfaatan dana kapitasi JKN di Fas


  Sambutan selamat datang dan pembukaan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI Pada Kegiatan Penguatan daerah dalam teknis pengelolaan & pemanfaatan dana kapitasi jkn di fasilitas kesehatan tingkat pertama (fktp) Milik pemerintah daerah di Denpasar Bali 22-24 Mei 2014. Pada Perubahan Keempat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan Negara un...   Read more

Oleh: Administrator, 16 Mar 2008.

Poling

Menurut anda, dengan penggunaan software INA DRG, apakah masih ada penyimpangan klaim?




Results

Produk Peraturan

Surat Edaran Menteri Kesehatan Tentang Penggunaan Database Kepesertaan Program Jamkesmas

Lihat semua Surat Edaran

Agenda

November 2014
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Tamu Online

We have 768 guests and 2 members online

Statistik Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini15747
mod_vvisit_counterKemarin14787
mod_vvisit_counterMinggu ini85967
mod_vvisit_counterMinggu Kemarin84141
mod_vvisit_counterBulan ini281860
mod_vvisit_counterBulan Kemarin435171
mod_vvisit_counterKeseluruhan11183353